DOKUMENTER PERJUANGAN “PEMEKARAN KABUPATEN YALIMO"
WAMENA-Rencana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat untuk memberikan prioritas pada 2007 untuk pembangunan jalan trans Jayapura – Wamena mendapat dukungan dari masyarakat Yalimo.
“ Kami masyarakat Yalimo sangat mendukung program prioritas pemerintah tersebut” ujar tokoh masyarakat Yalimo ER Dabi kepada papua pos kemarin. Semenarnya, kata Dabi jalan trans ini sudah pernah dibuka tahun 80 an. Namun tidak terawat hingga rusak sehingga sangat tepat kalo program ini masuk prioritas untuk tahun ini.
Menurutnya, kalo jalan trans Jayapura – Wamena dikerjakan kembali otomatis akan membawa dampak besar bagi masyarakat pegunungan. “ Kalo jalan ini sudah dibuka nantinya, otomatis akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat, dan harga barang yang tadinya melambung bisa turun,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan pesawat sebagai satu- satunya alat trasportasi muncul alternative lain lewat jalur darat. “ Ini sebagai solusi untuk menjawab sulitnya trasportasi kederah pegunungan yang dampaknya pada pembangunan dimana semakin lebih muda,” tandasnya.
Selain itu, yang terpenting dengan adanya jalan trans Jayapura – Wamena tentunya harus pemerintah daerah Yalimo yang berada tepat ditengah antara Jayapura – Wamena. Hal itu berarti harus ada pemekaran, dimana pusat pemerintahan berada di Yalimo sehingga aktivitas perekonomian masyarakat meningkat, aktivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakt jauh lebih muda, dan tentunya perawatan jalan tersebut benar-benar dijaga.
Bahkan Dedi berharap jika program itu dilaksanakan tahun ini, pemerintah harus mengawasi perusahan yang ditunjuk untuk mengerjakan program tersebut. “ Kami tidak ingin pengalaman lalu terulang, jalan yang hampir selesai jadi mubasir karena tidak ada pengawasan terhadap kontraktor sehingga jalan itu menjadi rusak,” jelasnya.
Sementara itu, Manu Mulait menilai program pemerintah sudah sangat tepat sebab masyarakat dipegunungan sudah menunggu dua puluh tuju tahun. “ Ini salah satu cara membuka isolasi daerah untuk mengejar ketertinggalan,-keterbelakangan dari kawasan lain di Papua” jelasnya.*** ( ER DABI- 2007 )
WAMENA-Yalimo merupakan nama lain dari suku Yali, Wilayah ini berada dalam pemerintahan kabupaten jayawijaya. Yalimo tergolong daerah tertinggal. Pembangunan disana tidak disentuh secara baik. Karena itu, masyarakat diwilayah ini memperjuangkan sebuah kabupaten baru yang diberi nama kabupaten Yalimo. Aspirasi ini sudah sampai di komisi II DPR RI, sehingga pada tanggal 9 Juni lalu Tim DPR RI melakukan Survey untuk memastikan kebenaran aspirasi. Berikut adalah laporan Lakius Peyon dari suara Perempuan Papua yang mengikuti secara langsung acara survey selama dua hari di Elelim.***
(LAKIUS PEYON- 2007)
Warga yang tergabung dalam gerakan tolak pemekaran papua tersebut berasal dari Imapa, Panguyuban papua, Komonitas papua se-jatim dan AMP.Koordinator aksi Eja Ugi mengatakan, pemekaran yang sudah dilakukan dibeberapa kabupaten di papua, yakni Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Iduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah.
“ Keempat merupakan pemekaran wilayah kabupaten Jayawijaya yang telah membuat rakyat papua terpecah belah,” katanya.
JAYAPURA- Pro kontra setuju dan menolak pemekaran enam wilayah kabupaten di Pegunungan Tengah yang sementara berproses di DPR RI, semakin kencang bergulir. Kalau kemarin ratusan masa menolak pemekaran dengan alasan papua adalah satu dan tidak mau dipecah belah, giliran yang menginginkan pemekaran, mengencam tindakan massa yang menolak, dengan alasan atas nama masyarakat papua secara keseluruhan.
Ketua tim pemekaran kabupaten Yalimo di Jayapura, Yanes Alitnoe didampingi Ketor Mabel, kepada papua pos, mengungkapkan kekesalannya terhadap aksi demo yang dilakukan kelompok Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Papua yang menolak segala bentuk pemekaran wilayah, dengan mengatasnamakan masyarakat Papua secara keseluruhan.
“ Kami minta stop, melakukan penolakan atas nama rakyat. Kami di Yalimo dari dulu selalu menjadi korban pembangunan, karena itu stop kalau dikatakan atas nama masyarakat Yalimo,” tegas Yanes.
Kalau mau bicara penolakan, katanya, harus ia maupun tokoh-tokoh masyarakat di Yalimo harus diberitahu, karena mereka yang mempunya hak untuk bicara.
Ia menjelaskan, pemekaran itu murni keinginan semua masyarakat Yalimo, sehingga tidak ada alasan untuk menolak pemekaran tersebut. Ia menyesal karena mengatasnamakan masyarakat menolak pemekaran, apalagi dikatakan pemekaran itu hanya keinginan dari elit politik. Katanya masyarakat Yalimo tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Yang mereka menginginkan sederhana saja, harus ada pemekaran sehingga masyarakat bisa sejahtera karena ada pemerintahan sendiri di wilayah mereka.
Ia menyarankan, ikut saja proses yang sudah bergulir di pusat, apakah diterima atau tidak hasil pembahasan pemekaran enam wilayah pegunungan tengah yang didalamnya ada kabupaten Yalimo. Ia mengatakan lebih lanjut, aspirasi ini sudah digulirkan sejak tahun 2003, bukan baru tahun kemarin, sehingga tidak ada alasan untuk menolak, apalagi mengatasnamakan masyarakat papua.
“ Kapan kesejahtraan itu akan terwujud kalau tidak pemerintahan sendiri. Selama ini kami menerima janji-janji muluk saja, namun tidak pernah diperhatikan. Akses ke daerah kami hanya bisa dengan pesawat saja. Apa salahnya kalau dimekarkan menjadi kabupaten sehingga infrastruktur jalan bisa tembus dan mendukung pembangunan ini,” ujarnya kemudian.
Ia kembali menyarankan, masyarakat Yalimo agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan ulah dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat menolak pemekaran. Yang penting, katanya, aspirasi mereka sementara dibahas di tingkat pusat, sehingga bersabar dan menunggu finalisasi pembahasan apakah diterima atau di tolak aspirasi wilayah pemekaran tersebut.***
(YANES ALITNO - 2007)
WAMENA- Sekitar 8000-an warga pegunungan melakukan aksi demo damai ke DPRD Jayawijaya, Jumat (23/2) kemarin, mereka menolak sikap gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH yang membatalkan rencana pemekaran 6 kabupaten diwilayah pegunungan.
Koordinator aksi demo damai Briyur Wenda dalam pernyataan sikapnya mengemukakan, setelah menyimak dan mencermati surat gubernur Prov. Papua No.164.1/388/SET tanggal 15 Febroari 2007 tentang penundaan kabupaten di Provinsi Papua dan Surat Perwakilan Daerah Provinsi Papua No. 012/DPD-RI/P/1/2007 perihal yang sama dan surat persekutuan Gereja-Gereja Babptis Papua No. 38/BPP-PGPB/DOK-ORG/VI/2006 tentang penundaan kabupaten baru, maka seluruh masyarakat diwilayah pegunungan tengah yang tergabung dalam tim pemekaran kabupaten Lani Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Punjak Papua dan Dogeyai menangkapi dan menyampaikan sikap sebagai wujud pertanggung jawaban moral terhadap kelangsungan hidupa masyarakat pegunungan tengah.
Menolak dengan tegas pernyataan sikap Gubernur Provinsi Papua dan segera mencabut surat penundaan pemekaran 6 kabupaten di Provinsi Papua yang telah disampaikan kepada Mendagri dan mendesak kepada Gubernur untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi kesanggupan/bersedia membiayai 6 kabupaten pemekaran selama 3 tahun.
Menolak dengan tegas dan segera membatalkan surat Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) Papua tentang penangguhan/penundaan pemekaran 6 kabupaten yang telah disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Republik Indonesia ( DPRI ). Menolak dengan tegas surat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tentang penundaan pemekaran 6 kabupaten yang telah disampaikan kepada Ketua Komisi II DPR RI.
Sementara itu pimpinan anggota DPRD bersama jajaran eksekutif Jayawijaya yang menerima para pendemo melalui waket I Budiman Kogoya mengatakan, pemekaran 6 kabupaten diwilayah pegunungan tengah harus segera dipenuhi semua itu adalah aspirasi rakyat yang muncul dari bawah yang yang sangat merindukan sentuhan pembangunan, bukan kepentingan orang perorang, kelompok atau demi kepentingan politik semata.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalom S. Sos yang diwakili Sekda Drs. Chiris Wopary, MM dalam kesempatan yang sama mengemukakan, pemkab Jayawijaya selaku kabupaten induk tetap mendukung proses pemekaran 6 kabupaten baru yang ada diwilayah pegunungan tengah. Pihaknya akan maju dan berjuang terus menyampaikan aspirasi rakyat kepada Presiden sampai tuntutan rakyat itu dipenuhi.
Usai mendapat jawaban dari pihak legislatif dan eksekutif, para pendemo akhirnya puas dan membubarkan diri dengan tertib.***
JAYAPURA- Meski awalnya sempat melayangkan permintaan penundaan kepada Mendagri terhadap pemekaran 6 kabupaten di Pegunungan, namun Gubernur Barnabas Suebu, SH tetap merestui usulan pemekaran tersebut.
Karena memang persetujuan resmi gubernur sudah dikeluarkan oleh gubernur yang lalu itu tanpa diketahi olehnya. “ Itu yang saya tidak tahu, saya pikir ini baru mau mulai dari nol pada waktu itu. Makanya ketika saya pulang dari Jakarta saya marah juga sama staf saya, kenapa tidak laporkan pada saya” katanya.
Setelah Gubernur Suebu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan pemekaran tersebut sudah digulirkan dan maka ia menyerahkan sepenuhnya pada kewengan pusat yang memiliki posisi untuk memutuskan setuju atau tidak.
Dan Gubernur mengaku telah mengirimkan surat sanggahan yang intinya berbunyi menyerahkan hal itu kepada pusat untuk dilakukan sebagaimana mestinya.***
